MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti kinerja Perum Bulog terkait penyerapan hasil panen petani yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen awal yang telah disampaikan kepada publik.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari petani terkait janji Bulog yang belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu hal yang disoroti adalah janji pembelian gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, namun realisasinya dinilai tidak konsisten.

“Banyak petani mengeluhkan hasil panennya tidak diangkut oleh Bulog, padahal mereka sudah menahan diri untuk tidak menjual ke pihak lain karena percaya dengan komitmen tersebut. Ini jelas merugikan mereka,” kata Andi Irma saat ditemui usai rapat pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024.

Selain soal harga, DPRD Sulsel juga menyoroti ketentuan teknis pembelian gabah yang dinilai menyulitkan petani, terutama syarat pengeringan gabah sebelum diterima oleh Bulog. Menurut Andi Irma, mayoritas petani tidak memiliki fasilitas pengeringan, sementara di sisi lain, Bulog menyatakan gudangnya sudah penuh.

“Awalnya disampaikan bahwa Bulog bersedia menerima gabah meski belum bersih dari daun. Tapi sekarang, petani disuruh sortir dan keringkan sendiri karena alasan gudang penuh. Ini tentu menyulitkan petani,” jelasnya.

DPRD Sulsel mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel untuk segera berkoordinasi dengan Bulog guna menyelesaikan permasalahan ini. Komisi B juga berencana memanggil Kepala Perum Bulog untuk melakukan audiensi guna mendapatkan penjelasan langsung dan mencari solusi konkret.

“Kami akan jadwalkan pemanggilan Bulog, kemungkinan pada rapat pembahasan LKPJ berikutnya. Kami ingin mendengar langsung klarifikasi dan rencana mereka ke depan, karena selama ini mereka tidak bermitra langsung dengan kami,” tegas Andi Irma yang juga merupakan legislator dari Partai NasDem.

Dalam rapat tersebut, ia juga mendesak pemerintah provinsi agar lebih serius dalam merancang program yang mendukung swasembada pangan di tingkat lokal. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung bagi petani sangat penting demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

“Kami ingin program nasional juga diterapkan secara nyata di tingkat provinsi. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.