RuangLiputan - Pemerintah Kabupaten Enrekang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah peringkat dua terbaik dalam pengelolaan perhutanan sosial tingkat nasional. Penghargaan tersebut diumumkan pada Festival Pesona 2025 yang digelar Kementerian Kehutanan RI di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Festival tahunan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial untuk mempercepat sinergi antar pihak sesuai amanat Perpres Nomor 28 Tahun 2023. Tahun ini, festival mengusung tema “Merawat Hutan, Mewariskan Harapan” dengan rangkaian kegiatan pameran hasil hutan, talkshow, dan diskusi multipihak.

Pada tahap akhir penilaian 6 Agustus 2025, Dewan Juri menetapkan pemenang untuk tiga kategori: Pendamping Terbaik, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Terbaik, dan Pemerintah Daerah Terbaik. Untuk kategori pemerintah daerah kabupaten/kota, Enrekang bersanding dengan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).

Penghargaan diterima Mursalim Bagenda, Asisten III Setda Enrekang, mewakili Bupati Muh. Yusuf Ritangnga. “Prestasi ini tidak lepas dari arahan Bupati Enrekang dan dukungan semua pihak. Harapannya, perhutanan sosial semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Perhutanan sosial merupakan skema pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan, meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Secara nasional, hingga 2023, izin perhutanan sosial mencapai 5,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah progresif. Sejak 2018, sebanyak 108 Masyarakat Hukum Adat telah memperoleh SK Hutan Adat. Dari jumlah itu, 48 kelompok sudah membentuk KUPS yang mengelola usaha hasil hutan non-kayu, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan. Adapun luas kawasan hutan di Enrekang sekitar 74.786 hektare, sebagian dikelola melalui skema perhutanan sosial.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI berharap penghargaan ini memotivasi pemerintah daerah dan masyarakat. “Dengan kolaborasi yang kuat, perhutanan sosial bisa menjadi solusi kesejahteraan sekaligus pelestarian hutan,” tegasnya.