Makassar — Kenaikan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp173,4 triliun mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Salah satu kritik datang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (11/7).

Dalam aksinya, mahasiswa menilai keputusan pemerintah dan DPR yang memberikan "lampu hijau" terhadap anggaran jumbo Polri sebagai bentuk pengabaian terhadap sektor pendidikan yang kian terpinggirkan.

“Ada ketimpangan mencolok dalam prioritas negara. Saat Polri mendapat tambahan anggaran fantastis, kampus kami justru mengalami pemblokiran anggaran BLU yang berdampak langsung pada kegiatan akademik dan kemahasiswaan,” ujar Ketua DEMA, Muh. Wahyu Hidayat.

Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kepentingan mahasiswa, melainkan bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan nasional yang dianggap melenceng dari kebutuhan rakyat.

“Bagaimana bisa bangsa ini tumbuh jika pendidikan terus dikorbankan demi memperbesar institusi bersenjata? Otak-otak muda bangsa butuh ruang berkembang, bukan dibungkam karena alasan anggaran,” tegasnya.

Mahasiswa juga menyayangkan respons aparat terhadap aksi-aksi protes yang dinilai kian represif.

“Demonstrasi adalah hak konstitusional. Sayangnya, yang kami hadapi justru intimidasi. Kami hanya ingin menyampaikan kritik, bukan ancaman bagi negara,” lanjut Wahyu.

Dalam pernyataannya, DEMA Fakultas Ushuluddin dan Filsafat menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Prioritaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

2. Tolak penambahan anggaran Polri yang tidak proporsional.

3. Lakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri demi akuntabilitas dan profesionalisme.

“Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan senjata. Kami butuh negara yang mendukung generasi muda, bukan yang takut pada suara kritis,” tegas Wahyu.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang akan didorong secara nasional sebagai respons terhadap arah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Reski, Wakil Jenderal Lapangan aksi, turut menyoroti dukungan Komisi III DPR RI terhadap kenaikan anggaran Polri.

“Keputusan itu bukan cerminan suara rakyat, tapi suara elite partai yang makin jauh dari realitas. Kalau rakyat diberi ruang bicara, jawabannya pasti jelas: prioritaskan pendidikan dan kesejahteraan, bukan menumpuk anggaran untuk alat negara yang makin represif,” tegasnya.