MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali mencatatkan capaian krusial. Pemkab Pinrang secara resmi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pencapaian strategis ini diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (2/6).

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa penyerahan LHP ini merupakan bagian dari siklus akuntabilitas formal dan tahapan audit terstruktur terhadap laporan keuangan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

"Capaian opini yang diraih setiap pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi sebuah prestasi administratif, namun juga menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujar Winner Franky.

Ia juga mengimbau agar seluruh pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terdistribusi secara efektif untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Merespons capaian tersebut, Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, S.Sos, menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini merupakan implikasi logis dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergitas yang solid antar-elemen pemerintah daerah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Pinrang.

Bupati Irwan juga memberikan apresiasi atas fungsi bimbingan dan pendampingan terukur yang dijalankan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan sepanjang proses penyusunan hingga penyajian laporan keuangan daerah.

"Capaian ini bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara baik sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Bupati Irwan secara tegas.

Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik

Secara visioner, Bupati Irwan menegaskan bahwa predikat WTP ini akan dijadikan motor penggerak bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Pinrang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Fokus utama ke depan adalah menyelaraskan pengelolaan fiskal dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan akar rumput.