Oleh: Ahmad Hilaluddin Ketua Kom PMII UINAM Cab.Makasar

Di sebuah ruang kelas berlantai semen, seorang guru honorer menghapus papan tulis dengan ujung bajunya. Gajinya tak cukup untuk membeli penghapus baru, apalagi menabung untuk masa depan. Sementara itu, di gedung-gedung tinggi ibu kota, rencana anggaran negara sedang dibahas. Ada satu angka yang melonjak drastis: anggaran untuk institusi berseragam cokelat, Polri, diusulkan naik hingga 70 persen—menjadi Rp173,4 triliun pada 2026, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ironi itu begitu kentara. Pendidikan—yang katanya adalah jantung peradaban—didesak dengan dalih efisiensi. Gaji guru stagnan, tak beranjak dari angka lama. Sementara institusi yang bertugas menjaga keamanan, justru diberi karpet merah dalam hal anggaran. Pertanyaannya sederhana namun menyayat: apa yang sedang dijaga, jika rakyatnya dibiarkan bodoh dan pendidiknya terpinggirkan?

Negara ini seperti lebih memilih menciptakan rakyat yang takut akan pelanggaran hukum, daripada rakyat yang paham arti moral dan logika. Keamanan dimuliakan, pendidikan diremehkan. Di tengah gempita pembangunan fisik dan infrastruktur, ruang-ruang kelas tetap kusam, dan para pengajar tetap menunggu upah yang tak kunjung cukup.

Efisiensi di sektor pendidikan bukan sekadar pengurangan angka. Ia adalah strategi perlahan untuk menumpulkan nalar publik. Guru yang lapar akan lebih mudah diarahkan. Siswa yang tak terbiasa berpikir kritis akan lebih mudah dikendalikan. Dalam iklim politik yang alergi kritik, mungkin itulah yang justru diinginkan.

Negeri ini seolah berseragam. Ia tegap dan berwibawa, tetapi dingin terhadap nasib mereka yang mendidik masa depan bangsa. Ketika pendidikan dipinggirkan dan keamanan dipersenjatai, kita patut bertanya: negara ini sedang melindungi siapa, dan dari siapa?