Pinrang – Dalam debat kandidat terakhir calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang digelar Selasa, 12 November 2024, pasangan calon nomor urut 1, Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir, tampil mengedepankan gagasan tentang pengembangan sektor pariwisata yang profesional. 

Acara yang berlangsung di gedung indoor Kantor Bupati Pinrang ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam proses demokrasi di Pinrang, dengan masyarakat yang antusias menyaksikan arah kebijakan calon pemimpin mereka.

Dalam segmen pariwisata, Ahmad Jaya menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan sektor wisata secara berkelanjutan tanpa melibatkan pekerja di bawah umur. 

Menanggapi pertanyaan panelis terkait peran tenaga kerja anak dalam industri pariwisata, Ahmad Jaya menjelaskan bahwa fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterampilan, bukan dengan memanfaatkan anak dibawah umur. 

"Kami memahami pentingnya pariwisata dalam menyumbang PAD, namun tetap harus memperhatikan hak-hak dasar anak. Mewujudkan pariwisata yang maju tidak boleh mengorbankan masa depan mereka,” ujar Ahmad Jaya.

Ahmad Jaya juga menyoroti kawasan pesisir dan pegunungan Pinrang sebagai titik fokus pengembangan destinasi wisata yang membutuhkan tenaga profesional dan berpengalaman. 

"Potensi wisata alam Pinrang sangat besar, terutama di daerah pesisir dan pegunungan. Kami akan mendorong pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai usia dan memberikan fasilitas pendidikan keterampilan yang dapat menopang perkembangan sektor ini tanpa harus mengandalkan tenaga kerja di bawah umur," tambahnya dengan tegas.

Melalui pendekatan yang terstruktur dalam mengembangkan pariwisata, Ahmad Jaya–Abdillah Natsir berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang aman dan layak bagi masyarakat dewasa Pinrang. 

Dari pantauan Ruang-liputan.com Harapan ini mendapat sambutan positif dari pendukung yang memadati ruang debat. Dukungan dan sorak-sorai pendukung pasangan nomor urut 1 terlihat jelas saat gagasan tersebut dipaparkan, menunjukkan tingginya harapan warga untuk sebuah pemerintahan yang menghargai hak asasi setiap individu.