Oleh : Muh Reski (Ketua Umum Jelajah Jarak)

Pagi itu, suasana kampus di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan tampak muram. Mahasiswa berkumpul, bukan untuk berdiskusi soal akademik, tapi meratapi pemotongan anggaran pendidikan yang menyebabkan beasiswa tertunda dan riset mandek. 

Di sisi lain kota, antrean panjang tampak di puskesmas kecil yang kehabisan stok obat esensial. Di lorong pasar, ibu-ibu mengeluh harga beras dan minyak yang kian menggila. Sementara itu, di gedung parlemen, pemerintah bersama DPR RI sedang membahas kenaikan anggaran Polri menjadi Rp173,4 triliun.

Angka itu bukan sekadar nominal. Ia mencerminkan skala prioritas negara — dan sayangnya, tampaknya kita sedang menempuh arah yang keliru.

Ketika Yang Mendesak Justru Dikesampingkan

Pendidikan tinggi saat ini mengalami pukulan berat. Pemangkasan dana membuat kampus-kampus di berbagai daerah terseok menjaga roda akademik tetap berputar. Banyak mahasiswa kehilangan akses terhadap beasiswa, dosen kesulitan melanjutkan riset, dan fasilitas pendidikan terabaikan.

Lalu ada program bansos dan perlindungan sosial yang makin tak efektif, padahal masyarakat rentan terus bertambah pasca pandemi. Inflasi bahan pokok membuat hidup makin sulit, terutama bagi kelas menengah bawah yang tak lagi punya bantalan sosial.

Di sektor kesehatan, kisahnya tak jauh berbeda. Puskesmas dan rumah sakit di pelosok kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan alat dasar. Sementara itu, krisis lingkungan kian nyata: banjir, longsor, dan kekeringan menghantam tanpa ada kesiapan mitigasi yang memadai.

Anak muda? Mereka menghadapi pasar kerja yang sempit dan penuh ketidakpastian. Dukungan terhadap UMKM, industri kreatif, dan ekonomi rakyat masih minim. Padahal di sinilah seharusnya harapan ekonomi masa depan dibangun.

Di Tengah Semua Itu, Anggaran Polri Naik Tajam

Ironisnya, di tengah krisis multidimensi ini, justru Polri — lembaga dengan citra publik yang terus merosot — mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp63,7 triliun, menjadikan totalnya menyentuh Rp173,4 triliun.

Pertanyaannya: untuk apa?

Sampai hari ini, kita belum melihat reformasi signifikan dalam tubuh kepolisian. Masih banyak kasus pelanggaran etik, kekerasan aparat, hingga dugaan keterlibatan dalam bisnis ilegal yang tak kunjung diselesaikan. Di Sulawesi Selatan misalnya, kinerja Polri di Pinrang terkait komitmen pemberantasan korupsi patut dipertanyakan. 

Begitu pula dengan laporan masyarakat di Sidrap, Parepare, Sinjai, Gowa, hingga Makassar — banyak yang merasa aparat lebih sibuk membungkam kritik daripada membela keadilan.

Dari Makassar ke Senayan: Seruan Penolakan Menggema

Kenaikan anggaran ini bukan hanya soal teknis fiskal, melainkan soal arah moral kebijakan negara. Ketika pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dikesampingkan, sementara aparat justru mendapatkan porsi jumbo tanpa evaluasi, maka ini bukan lagi soal efisiensi — ini soal kepekaan.

Kami menolak keras kenaikan anggaran Polri yang tak dibarengi akuntabilitas dan reformasi. Kami menyerukan agar pemerintah dan DPR RI meninjau ulang prioritas kebangsaannya.

Dari lorong kampus Makassar hingga ruang-ruang aktivisme di Senayan, suara ini akan terus menggema:

Anggaran negara bukan untuk memperkuat kekuasaan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan dan keadilan.