PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos., saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penyaluran BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara daring, Senin (14/9). Rapat dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah persoalan distribusi energi bersubsidi, termasuk antrean dan ketersediaan BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan didorong memperkuat pengawasan agar distribusi berlangsung tertib, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Sulsel A. Sudirman Sulaiman meminta evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun bensin, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perpindahan konsumen antarwilayah akibat perbedaan harga BBM yang dapat memengaruhi kebutuhan di daerah tertentu. Pemprov Sulsel juga telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 30 persen kepada Pemerintah Pusat dan Pertamina.

Selain ketersediaan, pengawasan distribusi juga menjadi perhatian. Pertamina didorong mengintegrasikan sistem pemantauan CCTV SPBU dengan posko bersama yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri dan Kejaksaan sehingga proses penyaluran dapat dipantau secara lebih terbuka.

Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pengisian berulang, penggunaan kendaraan modifikasi maupun praktik pelangsiran yang dapat mengurangi akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Perhatian serupa diberikan terhadap distribusi LPG tabung 3 kilogram. Pengawasan akan diperkuat untuk memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Jika ditemukan kekurangan pasokan di lapangan, penambahan kuota menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.

Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG bersubsidi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Ketersediaan energi mendukung mobilitas, distribusi barang, kegiatan usaha, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Pinrang siap mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengamankan proses distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Kita tentu berharap masyarakat dapat memperoleh BBM dan LPG sesuai kebutuhannya dengan proses yang tertib dan tidak menyulitkan,” ungkap Bupati Irwan.

Ia menegaskan Pemkab Pinrang siap berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk melakukan pemantauan sekaligus menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang dan memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat.

“Kita ingin kebijakan dan pengawasan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG bersubsidi karena adanya penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” lanjutnya.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi energi bersubsidi.

Melalui pengawasan dan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah berharap kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih tertib, transparan dan berkeadilan.