PINRANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Gerakan PELITA (Persatuan Pengusaha Terdampak Mati Lampu) untuk membahas persoalan pemadaman listrik berulang yang meresahkan masyarakat dan berdampak terhadap aktivitas dunia usaha.

Dalam RDP tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Pinrang memaparkan kondisi pasokan listrik serta kebijakan pengaturan beban yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman di sejumlah wilayah Kabupaten Pinrang.

Manager PLN UP3 Pinrang, Dadang Wahyudi, menjelaskan bahwa berdasarkan pengaturan sistem kelistrikan, alokasi pengaturan beban di Kabupaten Pinrang tergolong paling kecil dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

Ia mengungkapkan, defisit daya secara keseluruhan di Sulawesi Selatan mencapai 224 megawatt (MW). Namun, Kabupaten Pinrang hanya mendapatkan alokasi pengaturan beban dalam jumlah yang relatif kecil.

"Kalau di Pinrang ada gardu induk, yaitu di Jalan Langnga, itu yang diatur di percabangannya," ungkap Dadang Wahyudi dalam RDP tersebut.

Pihak PLN juga menjelaskan bahwa pengaturan beban listrik merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan energi. Langkah tersebut dilakukan, antara lain, untuk mendukung pengisian daya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta upaya penambahan kapasitas pasokan listrik.

Menanggapi pemaparan PLN, Reihan selaku perwakilan Aliansi Gerakan PELITA mempertanyakan apakah kebijakan mitigasi dan pengaturan beban listrik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Gerakan PELITA, Rezki, menyoroti ketidakmerataan durasi pemadaman yang dirasakan masyarakat. Ia mengungkapkan, terdapat warga yang mengalami pemadaman dalam waktu cukup lama, sementara warga lainnya hanya mengalami pemadaman dalam durasi singkat.

Menurutnya, persoalan pemadaman listrik perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga mengganggu keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, keresahan masyarakat dan pelaku usaha akibat pemadaman listrik berulang mendorong Aliansi Gerakan PELITA menggelar aksi demonstrasi. Aksi tersebut dimulai di Kantor PLN UP3 Pinrang, kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Kabupaten Pinrang.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Gerakan PELITA menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:

1. Mendesak PT PLN (Persero) UP3 Pinrang memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai penyebab pemadaman listrik di Kabupaten Pinrang.

2. Menuntut PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik.

3. Mendesak PLN menyediakan solusi darurat bagi sektor usaha yang terdampak pemadaman.

4. Meminta DPRD Kabupaten Pinrang menjalankan fungsi pengawasan serta merekomendasikan evaluasi kinerja PLN kepada Kementerian BUMN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.

Di sisi lain, berdasarkan data penambahan pembangkit melalui relokasi dan skema sewa khusus Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) periode Oktober–November 2025, total kapasitas yang ditargetkan mencapai 318 MW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 MW telah beroperasi, sedangkan 256 MW lainnya masih dalam proses pengerjaan (on progress).