PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang memperkuat langkah pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji tetap terpenuhi di tengah persoalan ketersediaan di sejumlah titik.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, Rabu (2/9). Pertemuan itu melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas serta para agen dan penyalur BBM dan elpiji.

Rapat tersebut menjadi forum evaluasi untuk melihat kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang memengaruhi ketersediaan dua komoditas energi tersebut.

Wabup Sudirman menegaskan, BBM dan elpiji merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. BBM menopang mobilitas dan kegiatan ekonomi, sementara elpiji menjadi kebutuhan utama rumah tangga serta pelaku usaha kecil.

Karena itu, Pemkab Pinrang mendorong penguatan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi maupun elpiji dengan harga yang wajar.

Sudirman mengarahkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Daerah bersama unsur TNI dan Polri. Tim tersebut nantinya diharapkan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan di lapangan.

“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegas Sudirman.

Selain pengawasan, Pemkab Pinrang juga menyiapkan langkah untuk memperkuat ketersediaan pasokan. Dinas terkait diarahkan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada SPBU yang berada di Kabupaten Pinrang.

Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat memberikan ruang pasokan yang lebih memadai sehingga antrean dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM dapat ditekan.

Untuk kebutuhan elpiji bersubsidi, Pemkab Pinrang juga akan mengajukan kuota fakultatif sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan elpiji sekaligus mendukung keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sudirman menekankan, penyelesaian persoalan distribusi BBM dan elpiji membutuhkan sinergi seluruh pihak yang berada dalam rantai pasok, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, Pertamina, Hiswana Migas hingga agen dan penyalur.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan energi yang menunjang kehidupan sehari-hari. Karena itu, semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik,” ujarnya.

Melalui penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor dan upaya penambahan pasokan, Pemkab Pinrang berharap distribusi BBM bersubsidi dan elpiji dapat semakin tertib dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, sehingga aktivitas rumah tangga, usaha kecil dan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik.