Pinrang, (24/2) – Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., memimpin langsung Rapat Koordinasi bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati Pinrang pada Senin (24/2). Dalam pertemuan tersebut, Wabup Sudirman menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara seluruh perangkat daerah guna mencapai pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wabup Sudirman menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak terlepas dari peran serta semua pihak. “Kepala daerah tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita semua adalah satu tim. Oleh karena itu, saya berharap selama kepemimpinan Bupati H. A. Irwan Hamid dan saya, seluruh perangkat daerah dapat bekerja bersama, saling mendukung, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kabupaten Pinrang,” ujar Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil diskusi dengan pemangku kebijakan terkait. Oleh karena itu, perangkat daerah tidak hanya bertugas memberikan saran dan masukan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya ingin pola kepemimpinan yang mengedepankan diskusi dan musyawarah dalam mencari solusi dari setiap permasalahan. Dengan cara ini, kita bisa memastikan program-program kerja dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah,” lanjutnya.

Salah satu poin utama dalam rapat ini adalah membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Wabup Sudirman meminta agar seluruh kepala OPD mulai melakukan persiapan yang diperlukan sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

“Sebelum pelaksanaan Inpres ini, saya ingin setiap OPD melakukan ekspose anggaran terlebih dahulu. Tujuannya agar kita bisa menyesuaikan tanpa mengorbankan program prioritas yang benar-benar menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, serta pihak terkait lainnya.