Pinrang — Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar rapat koordinasi guna menyikapi kondisi harga gabah di tingkat petani yang belum sesuai dengan arahan Presiden terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi di ruang rapat Wakil Bupati, Rabu (9/4/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran Perum Bulog, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, para penyuluh pertanian, organisasi Perpadi, perwakilan kelompok tani, serta stakeholder lainnya yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi gabah di Kabupaten Pinrang.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sudirman menegaskan pentingnya sinergi dan transparansi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari petani, mitra Bulog, hingga pedagang pengumpul. Hal ini dinilai penting supaya solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan menguntungkan semua pihak.

“Kita harus mencari jalan keluar terbaik, apalagi saat ini kita tengah menghadapi panen raya dengan stok gabah yang melimpah. Jangan sampai petani tidak merasakan hasil yang sepadan karena harga yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Sinergi dan transparansi adalah kuncinya,” bener Sudirman.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran pemerintah daerah adalah untuk memastikan instruksi Presiden dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi aktif dan keterbukaan informasi antarpihak dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga gabah serta memberikan perlindungan bagi petani.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura A. Sinapati Rudi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahman Mahmud, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Pinrang, Kabag Ekonomi Setda Pinrang, pengurus KTNA, organisasi Perpadi, dan perwakilan kelompok tani dari berbagai kecamatan.