ENREKANG — Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan di kawasan perkotaan Enrekang kembali menjadi perhatian masyarakat. Warga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang melakukan penataan secara menyeluruh agar fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dapat kembali optimal.

Sejumlah lapak dan box dagangan yang berdiri di area trotoar dinilai berpotensi mengurangi ruang gerak pejalan kaki. Kondisi tersebut juga disebut dapat memengaruhi kelancaran arus lalu lintas, terutama ketika kendaraan pembeli berhenti atau parkir di bahu hingga badan jalan.

Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui langkah penataan yang terukur dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para PKL.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Harapannya, penataan PKL bisa dilakukan secara baik sehingga trotoar kembali nyaman bagi pejalan kaki, sementara para pedagang juga mendapatkan solusi yang tidak mematikan usaha mereka,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Kamis (13/8/2026).

Menurut warga, penataan kawasan perkotaan membutuhkan langkah yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak. Dengan pendekatan tersebut, penataan tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Sorotan terhadap kondisi trotoar tersebut juga berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah sebelumnya. Sekitar sebulan lalu, Pemkab Enrekang diketahui menggelar gotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat sampah di kawasan perkotaan.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah disebut berencana melakukan penataan terhadap lapak-lapak PKL setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun, hingga kini masyarakat masih menantikan tindak lanjut dari rencana tersebut.

Warga juga menyebut terdapat sejumlah titik yang kondisi lapaknya semakin padat. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera melakukan pendataan dan menentukan langkah penataan yang jelas, termasuk kemungkinan menyediakan lokasi alternatif yang tetap memungkinkan PKL menjalankan aktivitas ekonominya.

“Kami berharap pemerintah bisa konsisten dalam menata kawasan ini. Yang penting, kepentingan pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, dan keberlangsungan usaha masyarakat bisa diatur secara berimbang,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.